Pada Senin, 21 Oktober 2024 lalu, Fakultas Keamanan Nasional (FKN) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan Indonesia Security Maritime Initiative (Indomasive), mengadakan seminar bertajuk “Kerentanan Natuna, Ancaman di Laut China Selatan, dan Hubungan Strategis Indonesia China.” Seminar kali ini mengundang mantan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI (Purn.) Marsetyo, sekaligus guru besar Unhan RI, sebagai pembicara utama, didampingi oleh staf pengajar senior Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) Broto Wardoyo, Ph.D, dan ketua FSI Johanes Herlijanto, Ph.D. Seminar ikut dihadiri oleh wakil dekan bidang keuangan dan umum FKN, Brigadir Jenderal TNI Ir. Kristijarso, S.I.P., M.M, kepala Program Studi Magister Keamanan Maritim, Kolonel Laut (KH) Dr. Panji Suwarno, S.E., M.Si., CIQnR, serta sejumlah perwira tinggi dan menengah TNI. Seminar dipandu oleh Ristian Atriandi Supriyanto, M.Sc., pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI dan peneliti mitra FSI.
Dalam pidato pembukaan yang dibacakan oleh Brigjen TNI Kristijarso, dekan FKN, Mayor Jenderal TNI Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.H., S.T., M.A., M.Si., M.D.S., M.Si (Han) menyatakan bahwa Indonesia perlu mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman yang dihadapi, baik dalam aspek militer maupun non-militer. Dari segi militer, peningkatan kehadiran militer China di kawasan Asia Tenggara menjadi tantangan langsung bagi kedaulatan Indonesia. Mayjen. Widodo juga menyampaikan bahwa latihan militer yang dilakukan secara berkala, disertai dengan pengiriman armada dari luar kawasan, berpotensi pula menambah ketegangan di kawasan ini.
Menurut pandangan Mayjen. Widodo, tantangan di atas perlu dihadapi dengan langkah-langkah strategis, antara lain dengan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia, khususnya TNI AL, melalui modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan pelatihan yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan kehadiran armada RI di wilayah Natuna. Selain itu, penting juga bagi Indonesia untuk mempererat kerja sama dengan negara-negara tetangga, serta menjalankan diplomasi proaktif dengan China dan negara lain di kawasan ini.
Selanjutnya, diskusi dibuka oleh Laksamana TNI (Purn.) Marsetyo dengan mengutip kembali titah Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, agar Indonesia menjadi negara yang kuat, bukan hanya dalam melindungi kedaulatan Indonesia, tetapi juga melindungi sumber daya mineral dan kekayaan alam Indonesia. Menurutnya, Indonesia perlu untuk berpegang pada politik bebas aktif. Profesor Marsetyo melihat bahwa Indonesia dapat bekerja sama dengan semua negara asalkan negara lain itu tidak mencampuri urusan negara Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus berdiri tegak membangun kekuatan negara.
Dalam konteks Natuna, Profesor Marsetyo menyatakan China telah mengklaim sebagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Terkait meningkatnya sikap agresif China di Laut China Selatan (LCS), Profesor Marsetyo menyatakan bahwa salah satu akar permasalahan yang muncul adalah ketidaktaatan China pada UNCLOS 1982, meskipun negara itu telah meratifikasi hukum laut internasional itu pada tahun 1996. Ia menyebutkan bahwa UNCLOS 1982 tidak memaksa negara untuk taat, namun tetaplah menjadi panduan dalam konteks keamanan, di mana UNCLOS 1982 merupakan pegangan bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, tetapi tidak untuk China. Marsetyo juga melihat bahwa dalam konteks Natuna di era Indo Pasifik, China sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang besar, ingin mengambil alih hegemoni AS sebagai negara pemenang Perang Dunia Kedua. Hal ini menimbulkan suatu dampak, yaitu perlombaan persenjataan antara kedua negara di LCS.
Agresivitas China juga ikut meningkat sejak adanya klaim historis nine dash line serta ten dash line yang kini wilayah sengketanya semakin melebar. Berbekal dari sepuluh garis putus-putus tersebut, Profesor Marsetyo menyatakan, China mengakui sekitar 83 ribu km² ZEE Indonesia sebagai ZEE China. Selain itu, Marsetyo melihat pengembangan pangkalan militer China ikut serta mendukung peningkatan kekuatan negara itu melalui terlaksananya Belt Road Initiative (BRI).
Diskusi kemudian dilanjutkan oleh Broto Wardoyo yang melihat bahwa dalam konteks LCS, Indonesia punya kekhawatiran yang sering kali dikaitkan dengan agresivitas China. Ia mendiskusikan mengenai sikap asertif China yang cenderung mengalami peningkatan dari awal tahun 1970-an hingga tahun 2023 yang lalu.
Bagi Broto, sikap asertif China itu muncul saat negara-negara lain mengklaim sesuatu yang secara tradisional China anggap sebagai milik mereka. Menurut Broto, China merespons klaim negara-negara lain tersebut dengan melaksanakan pendudukan efektif (effective occupation) agar klaim kepemilikan China menjadi valid. Dari sinilah, China membuat logika untuk memiliki klaim teritorialnya berupa nine dash line. Dalam pandangan Broto, strategi pendudukan efektif inilah yang menjadi sumber bagi ketegangan yang timbul antara China dan negara-negara lain di kawasan.
Menariknya, Broto berpendapat bahwa China cenderung menerapkan pendekatan dua sisi di waktu yang bersamaan, yaitu melakukan pendekatan yang membuka ruang bagi kerja sama di tengah potensi terjadinya konflik. Broto melihat, tindakan Indonesia sudah tepat untuk tidak memperdebatkan tumpang tindih klaim sepihak dari China. Dalam hal klaim wilayah China terhadap ZEE Indonesia di perairan Natuna, Broto beranggapan bahwa Indonesia harus menolak untuk bernegosiasi dengan China karena ZEE di perairan Natuna adalah milik Indonesia. Broto juga beranggapan bahwa mengajak ASEAN untuk bersama-sama menghadapi China adalah salah satu opsi terbaik yang harus terus dipertahankan.
Kemudian, diskusi dilanjutkan oleh pemaparan Johanes Herlijanto yang juga berpandangan bahwa Indonesia harus meningkatkan kemampuan militernya agar menjadi lebih setara dalam berhadapan dengan China di LCS. Namun, mengutip pandangan seorang pakar hubungan internasional Klaus Radityo, Johanes juga mengemukakan bahwa Indonesia harus pula secara konsisten menyatakan keabsahan kepemilikan Indonesia atas ZEE kita di perairan Natuna berdasarkan hukum laut internasional, dalam hal ini UNCLOS.
Dalam pemaparannya, Johanes membahas lebih dalam terkait pendirian China terkait LCS. Dilihat dari sejarahnya, China memiliki sikap yang inkonsisten dan ambigu. China sendiri tidak mau mengklarifikasi apa maksud dari klaim nine dash line-nya, di mana ambiguitas ini bertujuan untuk membuat negara-negara lain bingung akan cara untuk menghadapi China. Menanggapi hal ini, senada dengan Broto, Johanes juga berpandangan bahwa Indonesia perlu mendorong ASEAN agar bersatu padu dalam berhadapan dengan China. Menurutnya, ini merupakan langkah yang mendesak dan perlu diambil mengingat sikap China yang cenderung makin asertif dalam kaitan dengan klaim kepemilikan LCS. Menurutnya, sikap asertif tersebut berpotensi untuk semakin meningkat karena pemimpin yang paling berpengaruh di China, yaitu Presiden Xi Jinping, dinilai cenderung memandang isu LCS dalam kerangka kompetitif ketimbang kooperatif. Meski demikian, Johanes berpendapat bahwa masih terdapat ruang yang terbuka bagi terciptanya kawasan LCS yang damai.
Seminar juga diramaikan oleh pandangan dan informasi dari berbagai pihak yang berpartisipasi, antara lain oleh asisten operasi (Asops) Koarmada RI, Laksamana Pertama TNI Heri Wibowo, S.E, yang menyatakan bahwa Koarmada RI menjalankan strategi pencegahan dengan menghadirkan unsur-unsur Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk melaksanakan patroli di wilayah Laut Natuna Utara.
Leave a Reply