Diplomasi Pertahanan China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia

Pada Kamis, 31 Oktober lalu, Fakultas Keamanan Nasional (FKN) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan Indonesia Security Maritime Initiative (Indomasive), mengadakan seminar bertajuk “Diplomasi Pertahanan China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia.” Seminar kali ini mengundang Laksamana Muda TNI (Purn) Budiman Djoko Said, dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ristian Atriandi Supriyanto, sebagai pembicara.

Seminar diawali dengan pidato pembukaan dari Dekan FKN Unhan RI, Mayjen Pujo Widodo.  Dalam pidatonya, Pujo memandang China sebagai sebuah kekuatan agresif yang ingin merebut Kepulauan Paracel dan Spratly yang mereka anggap sebagai daerah tak bertuan atau seringkali disebut res communis. Indonesia sendiri telah mengusulkan penetapan Code of Conduct (CoC) untuk mengatasi hal ini, dengan tujuan menahan China agar tidak mengambil wilayah landas kontinen milik negara-negara Asia Tenggara. Pujo menyatakan bahwa diplomasi pertahanan pada intinya adalah kerja sama pertahanan yang mencakup menjaga kedaulatan wilayah, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, di mana tentara diutus untuk menjaga ketiga hal di atas. 

Selanjutnya, diskusi dibuka oleh pemaparan Laksamana Budiman yang menyatakan bahwa kini kekuatan militer China semakin hari semakin ekspansif. Ia berpendapat bahwa kekuatan maritim China puncaknya ada pada masa pemerintahan Xi Jinping. Adanya akumulasi kebijakan maritim sejak era Deng Xiaoping membuat kekuatan maritim China kini semakin besar. Ia berpendapat bahwa besarnya kekuatan maritim China karena Xi menempatkan kekuatan maritim sebagai kepentingan utama yang tertuang dalam National Security Strategy (NSS) China. Ia melihat kekuatan maritim China sifatnya militan. Ini terlihat dari keberanian China menentang kapal-kapal perang besar dan menabrakkan kapalnya dalam setiap insiden yang melibatkan China. Insiden ini juga sekaligus menunjukkan peningkatan kualitas kekuatan hibrida maritim dari China yang terlatih. 

Laksamana Budiman menyatakan bahwa hal ini perlu menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Suka ataupun tidak suka, negara perlu memiliki kekuatan untuk menjalankan diplomasi pertahanannya, yang dalam konteks ini merupakan diplomasi kekuatan maritim. Dalam menghadapi tantangan dari berbagai kekuatan luar, termasuk China, Laksamana Budiman berpandangan, Indonesia harus punya strategi kuat. Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan memainkan peran utama. 

Diskusi kemudian dilanjutkan oleh pembicara kedua, yaitu Ristian Atriandi Supriyanto, yang melihat bahwa kunci dari diplomasi pertahanan antara China dan Indonesia ada pada pertemuan Senior Official Meeting (SOM) 2+2. Pertemuan tersebut melibatkan petinggi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dari kedua belah pihak. Diplomasi ini berpotensi membangun komunikasi dan rasa saling percaya antara pejabat kementerian dan militer kedua negara, serta mengurangi potensi gesekan di laut yang menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan China. 

Namun, di balik usaha diplomasi ini, di saat yang bersamaan, Indonesia dan China juga memiliki permasalahan di Laut China Selatan (LCS) dan Laut Natuna Utara. Baru-baru ini, kapal-kapal China juga sempat memasuki wilayah Natuna milik Indonesia, sebelum diusir oleh Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI).  

Ristian menyatakan, China sebenarnya cenderung menerapkan diplomasi militer ketimbang diplomasi pertahanan. Ia berpendapat bahwa militer China adalah alat partai politik Partai Komunis China (PKC), di mana diplomasi militer China tunduk pada petunjuk PKC, dan tujuan utamanya adalah melaksanakan keputusan partai tersebut. 

Indonesia sendiri telah membuktikan sikap non-bloknya, di mana Indonesia tak hanya menjalankan diplomasi pertahanan dengan China, melainkan juga dengan negara-negara Barat dan sekutunya. Namun, tak dimungkiri, tantangan tetap masih ada bagi Indonesia. Tantangan itu salah satunya berkaitan dengan diplomasi pertahanan yang kini belum berhasil untuk mencegah sikap agresif China di Natuna. Ristian juga menyebutkan kekhawatirannya akan diplomasi pertahanan yang justru dijadikan siasat oleh China untuk mempelajari dan memahami kekuatan Indonesia.
Pada akhir diskusi, hadir juga Kolonel Sugeng mewakili Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan untuk memberi tanggapan. Sugeng menekankan pentingnya mempertimbangkan diplomasi pertahanan sebagai sinyal stabilitas, yang mengutamakan dialog dan menegaskan sentralitas serta kedaulatan ASEAN. Selain itu, ia melihat perlunya mekanisme yang transparan dan komunikasi efektif dalam membangun rasa saling percaya yang penting untuk menjaga stabilitas kawasan. Ia melihat strategi Indonesia dalam diplomasi pertahanan perlu dijaga dengan baik. Sikap non-blok ini dapat memastikan kerja sama dengan mitra mana pun, termasuk China, tanpa mengurangi ketegasan Indonesia.