Pada Senin, 30 September 2024, Forum Sinologi Indonesia (FSI) bersama dengan Paramadina Public Policy Institute, mengadakan seminar bertajuk “Modernisasi Militer & Diplomasi Pertahanan China: Peluang & Tantangan di Asia Tenggara.” FSI mengundang pembicara sebagai berikut: Brigjen. TNI (Purn.) Victor Tobing, pemerhati keamanan regional, Dr. Peni Hanggarini, M.A., dosen Program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, serta Aisha Rasyidila Kusumasomantri, M.Sc., direktur riset Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Indonesia.
Diskusi dibuka oleh Brigjen. TNI (Purn.) Victor Tobing. Dalam pembahasannya, Victor menyebutkan bahwa ide mencanangkan modernisasi militer telah ada sejak zaman modernisasi Deng Xiaoping pada tahun 1978. Namun, Victor menyoroti perubahan signifikan terjadi sejak Presiden Xi Jinping mencapai kedudukan tertinggi dan menjadi penguasa partai, militer, dan negara pada tahun 2012.
Ia menyoroti adanya perubahan dalam White Paper kedua yang dirilis di tahun 2013, di situ tertulis bahwa China mencanangkan agar kekuatan militernya setara dengan posisinya di kancah internasional. Hal ini berbeda pada pernyataan dalam White Paper pertama yang dirilis pada 1996, di situ tertulis bahwa China tidak akan membuka pangkalan di luar negeri. Perubahan inilah yang melatarbelakangi China membangun pangkalan militer luar pertamanya yang berlokasi di Djibouti, Afrika.
Selain itu, tahun 2015 juga menjadi tahun penting terkait adanya reformasi People Liberation Army (PLA), di mana China pertama kalinya membuat National Security Strategy (NSS). Selanjutnya pada 2016, konsep Civil Military Integration (CMI) berganti Military Civil Fusion (MCF), di mana Presiden Xi menduduki posisi sebagai chairman dari Central Military Commision (CMC).
Victor memberikan suatu perkiraan keadaan jika China mencapai modernisasi militer sepenuhnya pada 2035, ia melihat bahwa China akan “menguasai “ rantai kepulauan pertama yang membentang dari Laut Kuning, Laut China Timur, Laut China Selatan (LCS), hingga Malaysia. Sementara itu, wilayah Samudra Pasifik, mulai dari bagian utara Papua Barat, Palau, Guam, hingga ke Jepang menjadi rantai kepulauan kedua pertahanan negara itu.
Dalam penjelasannya, Victor juga menyebutkan salah satu modernisasi militer terkait kapal induk milik China. Kini, China memiliki tiga kapal induk, yaitu Liaoning, yang beroperasi di utara, Shandong, yang beroperasi di tengah, dan Fujian, yang beroperasi di selatan. Ia melihat jika ketiga kapal induk China beroperasi penuh, ini menjadi tantangan bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, Victor juga menyebutkan tantangan lain yang meliputi, review pembentukan Code of Conduct (COC) di LCS secepatnya, hingga tantangan belanja pertahanan Indonesia.
Selain tantangan, Victor juga menyebutkan peluang dari kondisi ini, di mana negara-negara Asia Tenggara dapat memanfaatkan konsep hirarki berganda, seperti Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand yang muncul sebagai negara dominan di region Asia Tenggara, hingga peluang memanfaatkan Free and Open Indo Pacific (FOIP) sebagai tatanan regional baru.
Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan Dr. Peni Hanggarini, M.A. Dalam pemaparannya, ia melihat kondisi pertahanan China saat ini sangat gencar diperjuangkan, serta seringkali disebutkan sebagai active-defense, yaitu akan menyerang apabila diserang. Dalam Defense White Paper terbaru yang dirilis pada 2019, tercantum bahwa strategi militer China meliputi tiga aspek, yaitu kesiapan tempur dan latihan militer, modernisasi pertahanan, dan juga komitmen untuk perdamaian dan stabilitas ”win-win cooperation.”
Peni mengamati bahwa dari sisi personel militer China, sebenarnya jumlahnya semakin berkurang. Alih-alih, ia melihat adanya upaya modernisasi alat-alat pertahanan China yang malah semakin meningkat. Hal ini dapat diamati dari pengembangan teknologi swarm drone, berbagai robot artificial intelligence (AI), mulai dari robot anjing pelacak, hingga killer robot. Peni juga menyebutkan bahwa China ikut serta memodernisasi sumber dayanya, contohnya dapat dilihat dari berbagai pembukaan program studi khusus persenjataan, inovasi, serta mulai dirangkulnya kelompok swasta sipil dalam industri senjata.
Peni menyebutkan, sebenarnya jika dilihat dari budget pertahanan, China memiliki budget yang semakin naik, begitu juga dengan semua negara. Namun, apa yang tertulis dan dilaporkan oleh China belum tentu sesuai dengan realita yang ada, dan sangat mungkin lebih banyak dari yang dilaporkan.
Peni menggambarkan kondisi pertahanan China saat ini sebagai 4A, yaitu Ambisius, Assertive, Agresif, dan A Dream: China’s Dream. Ia melihat aksi-aksi China melakukan modernisasi militernya berkaitan dengan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan perumusan kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri yang kuat, melalui kehadiran Global Development Index (GDI), Global Security Initiatives (GSI), serta Global Civilization Initiative (GVI). Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan kompetisi China dengan Amerika Serikat (AS).
Dalam menanggapi perkembangan militer China, Peni melihat bahwa masing-masing negara ASEAN, termasuk Indonesia, memiliki respons dan pendekatan yang berbeda-beda. Untuk Indonesia, dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif, Peni melihat Indonesia akan lebih menjalin diplomasi pertahanan. Kehadiran China dalam diplomasi pertahanan di Asia Tenggara juga sudah terlihat dari kehadirannya di ASEAN Defense Ministerial Meeting (ADMM).
Dalam konteks Indonesia–China, kedua negara memiliki tingkat kerja sama pertahanan yang rendah. Salah satu contohnya dilihat dari frekuensi latihan militer bersama Indonesia–China hanya terjadi 4 kali dalam kurun 2003–2022, sedangkan Indonesia–AS sudah 110 kali melaksanakannya dalam periode waktu yang sama. Ia melihat masih banyak ruang untuk peningkatan diplomasi pertahanan Indonesia dengan China, baik secara bilateral maupun dalam konteks China sebagai mitra ASEAN.
Pembahasan dilanjutkan oleh pembicara ketiga, yaitu Aisha Rasyidila Kusumasomantri, M.Sc.. Ia menyebutkan bahwa terdapat beberapa bukti perkembangan militer China. Kini, China merupakan salah satu negara dengan militer yang memiliki perkembangan tercepat, khususnya dalam kekuatan laut dan udara. Hal ini dibuktikan dari China yang menjadi salah satu angkatan laut terbesar, dengan 370 kapal selam dan 140 kapal tempur permukaan laut, kehadiran teknologi operasi multi-domain, dan kemajuan teknologi AI, robotic, dan autonomous system.
Aisha juga mengupas, dari sisi pengeluaran militer, China mengalami peningkatan yang konsisten dari US$179 miliar pada tahun 2013 menjadi lebih dari US$309 miliar pada tahun 2023. Porsi pengeluaran militer terhadap produk domestik bruto (PDB) juga tetap stabil di kisaran 1,67% hingga 1,78%. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan anggaran militer. Peningkatan budget militer ini juga tercurahkan pada peningkatan teknologi-teknologi militer sejak 2004 untuk angkatan udara, angkatan laut, dan juga misil.
Selain itu, adanya klaim historis China di LCS, yang bertentangan dengan UNCLOS, memicu berbagai tindakan agresif China di LCS. Tentunya, kondisi ini ikut berdampak bagi Indonesia. Meskipun Indonesia bukan claimant states dalam sengketa wilayah dengan China di LCS, pembangunan militer China di kawasan itu sangat rentan menimbulkan spillover effect di wilayah perairan Indonesia.
Aisha melihat bahwa reklamasi daratan oleh China di Kepulauan Spratly dan Paracel tampaknya telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir, dan fokusnya malah beralih ke pembangunan infrastruktur permanen. Menanggapi pengembangan militer China dan perilakunya di LCS, pembelian peralatan militer sejak 2011 untuk teknologi angkatan laut dan udara telah menciptakan dugaan adanya potensi military build-up. Hal ini direspons berbeda-beda oleh negara-negara di Asia Tenggara, di mana Indonesia melakukan akuisisi alutsista pertahanan yang signifikan, termasuk jet tempur Rafale dari Prancis, dan F-15EX dari AS, serta kapal selam Nagapasa dan Scorpene.
Dalam menanggapi kondisi ini, Aisha berpendapat bahwa sentralitas ASEAN secara umum masih diterima sebagai bentuk kerja sama regional. Namun, prinsip dasar ASEAN, yang tidak mengikat dan berdasarkan pada value-based order, mulai menimbulkan ketidakpercayaan. Kondisi ini tercermin dari kasus Filipina yang bergabung pada aliansi Japan-Phillipine-US (JAPHUS). Hal ini menjadi indikasi bahwa Filipina tak lagi percaya pada proses multilateral dari ASEAN dan menjadi bentuk “soft balancing” Filipina dengan China. Ia melihat negara-negara ASEAN lain juga mulai mencari alternatif untuk “partner netral,” seperti India dan Turki.
Aisha melihat kerja sama Indonesia dengan industri militer China memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Keuntungannya adalah kebijakan bebas aktif Indonesia memberikan suatu fleksibilitas untuk memiliki beberapa partner kerja sama, termasuk China. Selain itu, adanya adaptabilitas tinggi terhadap kebutuhan lokal, serta opsi pembayaran fleksibel untuk pembelian teknologi militer. Kekurangannya adalah Indonesia sedang mengurangi diversifikasi dari peralatan militernya mengingat konsekuensi maintenance yang dimiliki. Di samping itu, teknologi China sebenarnya belum terbukti dalam medan perang karena dianggap masih “pemain baru”. Ia juga melihat kekurangan pada transfer teknologi yang terbatas, ramifikasi politik, dan tantangan untuk training serta adaptasi.
Akhir kata, Aisha menyorot tiga poin penting terkait bagaimana kita dapat merespons perkembangan militer China. Pertama, meningkatkan diplomasi pertahanan, termasuk confidence building measure (CBM), di mana Indonesia juga perlu tetap menjalin kerja sama dengan AS dan sekutunya; kedua, perlunya meningkatkan perspektif berwawasan ke luar sebagai pendorong utama penyeimbangan internal bagi Indonesia; dan ketiga meningkatkan defense-active policy, di mana kerjasama tidak hanya dilaksanakan secara multilateral, global dan regional, tetapi juga dengan kerja sama bilateral.
Leave a Reply