Ringkasan Utama
- Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Taiwan kerap terjadi. Salah satu pemicunya adalah interaksi antara pejabat tinggi Taiwan dan Amerika Serikat (AS) yang makin intensif.
- AS memegang peran penting dalam relasi RRT–Taiwan karena memiliki komitmen untuk menyediakan senjata bagi Taiwan guna memperkuat kemampuan pertahanannya, seperti tertuang dalam Taiwan Relation Act tahun 1979. Di sisi lain, perkembangan ekonomi RRT yang sangat pesat membuat AS mau tidak mau harus bersaing langsung dengan RRT dalam berebut pengaruh dan kekuasaan di kawasan.
- Dalam aspek ekonomi, ketegangan antara RRT dan Taiwan dapat membawa sejumlah dampak. Taiwan merupakan pemain penting dalam industri semikonduktor yang menguasai lebih dari separuh pangsa pasar dunia. Jika terjadi konflik di Selat Taiwan, rantai pasok semikonduktor global akan terdampak langsung. Di samping itu, Selat Taiwan juga merupakan jalur penting dalam hubungan dagang bilateral RRT dan Taiwan. Jika sampai terjadi konflik, apalagi blokade, tentu akan menimbulkan kerugian ekonomi.
- Mengingat kepentingan ekonomi dan sosialnya di Taiwan, Indonesia harus mempersiapkan sejumlah langkah jika eskalasi ketegangan RRT—Taiwan memuncak. Pertama, Indonesia perlu mempersiapkan rencana darurat (contingency plan) agar dapat menjamin pemulangan WNI, baik yang bekerja maupun belajar di Taiwan, dengan lancar. Kedua, Indonesia juga perlu memikirkan langkah mitigasi dampak ekonomi, baik terkait perusahaan Indonesia yang menjadikan Taiwan tujuan ekspornya, maupun perusahaan Taiwan yang berinvestasi di Indonesia.
- Penting bagi Indonesia untuk berupaya meyakinkan kedua belah pihak, terutama RRT, agar menahan diri dari tindakan yang mengarah pada konflik berbasis kekerasan dalam hubungannya dengan Taiwan
Pendahuluan
Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat sejumlah peristiwa yang telah memicu munculnya eskalasi ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut RRT atau Tiongkok) dan Taiwan, sebuah pemerintahan mandiri yang oleh RRT dianggap sebagai bagian dari wilayahnya. Kedatangan Ketua Parlemen Amerika Serikat (AS) saat itu, Nancy Pelosi, pada tahun 2022, serta kegiatan saling mengunjungi antara pejabat-pejabat tinggi Taiwan dan pejabat tinggi AS adalah beberapa dari peristiwa tersebut.[1] Ketegangan semakin meningkat pasca-pemilihan umum yang dimenangkan oleh kandidat yang tidak disukai pihak RRT, yakni Wakil Presiden Lai Ching-te yang menjadi penerus Tsai Ing-wen sejak 2024. Seolah merespons berbagai situasi, yang oleh RRT dianggap kurang menyenangkan itu, Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) Tiongkok melaksanakan berbagai tindakan yang terbilang agresif dan provokatif di sekitar Selat Taiwan, antara lain dengan melakukan berbagai latihan tempur yang dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh pihak Taiwan. Bahkan, sebagaimana disampaikan dalam Kongres Partai Komunis Tiongkok ke-20 pada tahun 2022, RRT kini tak lagi mengesampingkan penggunaan kekuatan senjata untuk menyatukan Taiwan dengan Tiongkok Daratan, meskipun itu tak berarti Tiongkok tidak mengedepankan upaya damai.
Ketegangan yang meningkat antara Tiongkok dan pemerintah Taiwan di atas tentu menimbulkan kekhawatiran, baik bagi negara-negara sekitar maupun bagi dunia internasional. Selain berpotensi memengaruhi situasi keamanan di kawasan Asia dan Pasifik, ketegangan di atas dikhawatirkan akan berdampak pula pada kondisi ekonomi di negara-negara sekitar maupun di dunia. Dampak ekonomi seperti apa yang telah terjadi dan akan terus meningkat berkaitan dengan ketegangan itu? Isu ini menjadi fokus diskusi utama dalam tulisan singkat ini. Selain itu, analisis ini juga menyinggung respons Indonesia dalam menghadapi isu tersebut.
Tiongkok, Taiwan, dan Hubungannya dengan AS
Sebelum mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan di atas, penting untuk dibahas terlebih dahulu mengenai keterkaitan negara besar dunia, yaitu AS, dalam hubungan antara RRT dan Taiwan, yang seringkali dijuluki sebagai “Relasi Antar-Selat” ini. Negara yang berjuluk “Negeri Paman Sam” ini memiliki kehadiran kuat di kawasan Asia Pasifik, selain keberadaannya di kawasan Atlantik. Suka tidak suka, keberadaanya di Asia Pasifik membuatnya berhadapan secara langsung (head to head)dengan negeri Middle Kingdom RRT dalam berebut pengaruh dan kekuasaan di kawasan. Terlebih, peran AS (dan Barat dengan representasi Uni Eropa) tidak terlalu dominan lagi dalam konfigurasi ekonomi global.[2]
Hingga saat ini, AS dan China masih menduduki peringkat pertama dan kedua ekonomi global. Berdasarkan penelusuran data yang tersedia secara terbuka (open source data), AS saat ini memimpin dalam Produk Domesti Bruto (PDB) nominal sedangkan Tiongkok melampaui AS dalam ukuran Purchasing Power Parity (PPP)[3] dan dengan cepat memperkecil kesenjangan dengan ukuran nominal.[4] Kedua negara memainkan peran penting dalam perdagangan global, inovasi, dan investasi, yang membentuk masa depan ekonomi global.
Persaingan antara keduanya bahkan telah menjadi kajian akademik yang luas. Salah satu yang penting dibahas di sini adalah pemikiran Graham Allison dari Harvard Kennedy School. Graham menulis buku berjudul Destined for War: Can America and China Escape Thucydidies’ Trap? yang terbit tahun 2017. Buku itu diklaim telah mendapat perhatian penuh dari pengambil kebijakan, baik di Washington maupun Beijing. Graham meminjam analogi dari Thucydides ketika Athena berperang dengan Sparta sekitar 2.500 tahun lalu. Ia mengidentifikasi penyebab terpenting dari perang Athena versus Sparta, yaitu Sparta, sebagai kekuatan yang sedang bangkit, mengancam untuk menggantikan Athena sebagai kekuatan yang berkuasa. Jika analogi tersebut diaplikasikan di era kontemporer, kekuatan yang sedang bangkit dan mencoba menantang hegemoni adalah Tiongkok, sementara kekuatan yang sedang berkuasa namun cenderung turun adalah AS. Bagi Graham, yang menjadi fokus bahasan bukunya adalah akankah Washington dan Beijing mengikuti jejak persaingan Inggris dan Jerman dalam Perang Dunia II seabad yang lalu? Lalu, apa kaitan Taiwan dengan persaingan strategis dan geopolitik antara AS dan Tiongkok?
Dari sisi RRT, Taiwan selalu dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari Tiongkok Daratan, atau merupakan provinsi yang melakukan pembangkangan. Pada Koferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sino-Amerika 2023, Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan kembali pendiriannya terhadap Taiwan selama pertemuan puncak dengan Presiden AS Joe Biden. Xi menekankan bahwa reunifikasi dengan Taiwan harus dicapai tetapi waktunya belum diputuskan.[5] Dari sisi AS, awalnya pengakuan diberikan kepada Republik Tiongkok (Taiwan) sebagai pemerintah Tiongkok yang sah. Namun pada tahun 1979, AS secara resmi mengakui RRT sebagai satu-satunya pemerintah sah Tiongkok dan mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taipei ke Beijing. Perubahan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan hubungan dengan Tiongkok selama Perang Dingin.
Meskipun ada perubahan ini, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Hubungan Taiwan (Taiwan Relation Act/TRA) pada tahun 1979. Undang-undang ini sangat penting dalam memahami komitmen AS terhadap Taiwan. TRA tidak secara eksplisit menyatakan bahwa AS akan membela Taiwan jika terjadi serangan Tiongkok. Sebaliknya, undang-undang ini menetapkan kerangka kerja untuk hubungan AS—Taiwan dan mencakup beberapa ketentuan penting. Yang paling utama ialah AS berkomitmen untuk menyediakan senjata bagi Taiwan guna memperkuat kemampuan pertahanannya.
Pada bulan Agustus 2023, pemerintahan Biden menyetujui penjualan senjata senilai 500 juta dolar AS kepada Taiwan, yang mencakup sistem pelacakan pencarian inframerah untuk jet tempur F-162.[6] Penjualan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memodernisasi militer Taiwan dan meningkatkan kemampuan pertahanannya di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok. Pada era Presiden Donald Trump yang kedua sekarang ini, kerja sama militer antara AS dan Taiwan akan terus berlanjut. Bisa dikatakan, AS masih terus mendukung penuh modernisasi peralatan militer Taiwan guna mengantisipasi gangguan dari Tiongkok. Namun, hubungan ini kemungkinan akan menjadi lebih fokus pada aspek bisnis, sejalan dengan keyakinan Trump bahwa negara-negara sekutu AS harus membayar lebih banyak untuk biaya pertahanan mereka sendiri. Meski demikian, dukungan AS bagi modernisasi pertahanan Taiwan serta sikap kukuh RRT untuk mengupayakan penyatuan Taiwan dan Tiongkok Daratan dengan cara apa pun berpotensi menyebabkan ketegangan antara dua pemerintahan yang terpisah oleh Selat Taiwan itu makin meningkat. Apa dampak ketegangan itu bagi negara-negara sekitar, termasuk Indonesia? Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi ketegangan tersebut? Bagian berikut dari artikel ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan di atas.
Dampak Ketegangan Selat Taiwan
Analisis terhadap dampak dari eskalasi ketegangan di Selat Taiwan dalam aspek ekonomi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dampak langsung menyangkut kontribusi penting negara Taiwan dalam ekonomi global melalui perusahaan multinasionalnya, seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).[7] Taiwan merupakan rumah bagi beberapa pabrik semikonduktor terbesar di dunia. Secara keseluruhan, pabrik-pabrik tersebut mewakili lebih dari 63 persen pangsa pasar global.[8] Dunia sangat bergantung pada TSMC, yang memproduksi lebih dari 90 persen semikonduktor tercanggih di dunia, termasuk chip berukuran 5 nanometer.
Bahkan, sebelum ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan terjadi tahun-tahun belakangan ini, meningkatnya persaingan teknologi AS—Tiongkok dan kekurangan pasokan chip global membuat peran Taiwan sebagai produsen semikonduktor global terkemuka menjadi penting secara strategis dan ekonomis bagi kedua negara. Apalagi, lockdown akibat pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga mengenai kerentanan rantai pasokan semikonduktor global. Karena kapasitas produksi semikonduktor global sangat terkonsentrasi di Asia, termasuk di Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok, konflik militer lintas Selat akan menghambat produksi semikonduktor global. Salah satu skenario kuat konfrontasi militer di kawasan itu adalah Tiongkok mungkin akan memberlakukan embargo terhadap ekspor teknologi penting Taiwan. Embargo berupa blokade wilayah perairan Taiwan sehingga perusahaan-perusahaan negara itu tidak dapat beroperasi dengan bebas seperti saat ini. Walaupun, sebagai antisipasi, perusahaan teknologi tinggi, seperti TSMC, juga sudah melakukan diversifikasi operasi dengan membuka pabrik di Jepang dan AS. Namun demikian, embargo dapat mempercepat pemerintah Taiwan menyerah karena ekspor teknologi, seperti chip, adalah persoalan hidup mati bagi negara pulau yang kecil itu.
Kedua, dampak tidak langsung dari ketegangan Tiongkok dan Taiwan dapat dipahami lewat jalur perdagangan internasional dan jalur komersial lainnya, seperti perdagangan bilateral dua negara. Berkaca pada sejarah, telah terjadi pembatalan penerbangan selama Krisis Selat Taiwan Keempat pada Agustus 2022. Selain itu, pengangguran yang sangat mungkin terjadi akibat anjloknya ekonomi Taiwan diperkirakan mencapai kurang lebih 700,000.[9] Ketika Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi melakukan perjalanan ke Taiwan pada tanggal 2—3 Agustus 2022, Tiongkok menanggapi dengan tindakan militer, ekonomi, dan diplomatik yang keras dan koersif. Tindakan militer berada pada posisi terdepan dalam respons RRT.[10] Latihan militer berskala besar dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh TPR Tiongkok jauh melampaui operasi yang dilakukan selama Krisis Selat Taiwan Ketiga (1995—1996). Eskalasi Tiongkok pada Krisis Selat Taiwan Keempat tersebut telah memicu seruan internasional agar Tiongkok segera menghentikan kegiatan militernya.
Meskipun demikian, perkembangan positif berupa sinyal kesedian berdialog dari Presiden Taiwan Lai Ching-te menandai setahun usia pemerintahannya.[11] Pernyataan ini disampaikan Presiden Lai pada Selasa, 20 Mei 2025, tepat setahun masa jabatannya sebagai presiden. “Rakyat Taiwan mencintai perdamaian, dan saya pun berkomitmen untuk itu. Karena perdamaian tidak ternilai harganya, dan dalam perang tidak ada pemenang,” ujar Lai kepada media di Kantor Kepresidenan, Taipei. Harapannya tidak lain adalah balasan yang sama dan kesediaan berdialog dari pimpinan politik maupun militer dari RRC. Namun balasan dan kesediaan itu nampaknya masih harus kita tunggu. Dengan kata lain, potensi ketegangan antar-selat masih terus berlanjut hingga kini. Lalu, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapinya?
Respons Indonesia
Indonesia adalah salah satu dari negara yang memiliki hubungan baik dengan RRT, dan berpijak pada “kebijakan Satu China” (One China policy) dalam pandangannya mengenai Taiwan. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia mengakui bahwa RRT merupakan satu-satunya pemerintahan sah Tiongkok, dan bahwa Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok. Namun demikian, mengingat kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia terhadap Taiwan, Indonesia harus mempersiapkan sejumlah langkah untuk merespons jika eskalasi ketegangan RRT—Taiwan semakin meningkat.
Ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipikirkan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama berkaitan erat dengan cukup besarnya jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di Taiwan, utamanya untuk bekerja dan menuntut ilmu. Terkait hal di atas, bila ketengangan di Selat Taiwan ini tidak terkendali, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan suatu rencana darurat (contingency plan) agar dapat menjamin pemulangan WNI, baik yang bekerja maupun belajar di Taiwan, dapat berjalan dengan berjalan lancar sehingga tidak ada WNI yang ditinggal (no citizens left behind).[12]
Untuk mendukung persiapan rencana darurat tersebut, penting bagi Indonesia untuk menjalankan diplomasi perlindungan WNI di masa damai seperti saat ini sebagai langkah fondasi bila hal yang tak dikehendaki sampai terjadi. Selain itu, pemerintah perlu juga untuk memikirkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari hilangnya mata pencaharian pekerja WNI di Taiwan bila eskalasi ketegangan antar-selat makin meningkat.
Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah dampak ekonomi dari ketegangan antara RRT dan Taiwan bagi Indonesia bukan hanya terkait dengan tenaga kerja Indonesia di Taiwan, tetapi juga dengan hubungan perdagangan yang telah terjalin antara Indonesia dan Taiwan. Sebagai contoh, Panasonic Indonesia sejak 2019 diberitakan melakukan ekspor mesin cuci dua tabung ke Taiwan.[13]Sementara itu, Korporasi Yageo, perusahaan Taiwan yang menjadi salah satu pemasok bagi produk elektronik bermerek Apple dari AS, memiliki pabrik di Batam. Pemerintah Indonesia perlu untuk memikirkan dampak yang akan terjadi bila hubungan ekonomi antara Indonesia dan Taiwan terganggu akibat peningkatan ketegangan, atau bahkan bila sampai terjadi konflik terbuka di Taiwan. Meninjau hal-hal di atas, maka sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk berupaya meyakinkan kedua belah pihak, utamanya RRT, agar menahan diri dari tindakan yang mengarah pada konflik berbasis kekerasan dalam hubungan antar-selat.
Muhamad Iksan, adalah dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Paramadina, dan peneliti mitra (research fellow) Forum Sinologi Indonesia.
Referensi:
[1] Misalnya, kunjungan Nancy Pelosi ke Taipei pada Agustus 2022, seperti diberitakan Taiwan Today Indonesia, “Momen bersejarah! Kunjungan pertama Ketua DPR AS ke Taiwan dalam 25 Tahun,” 3 Agustus 2022, dapat diunduh secara daring pada https://id.taiwantoday.tw/Politik/223053/Momen-Bersejarah%2521-Kunjungan-Pertama-Ketua-DPR-AS-ke-Taiwan-dalam-25-Tahun (diakses pada 20 Agustus 2025); sedangkan untuk kunjungan Wakil Presiden Taiwan (kini Presiden) Lai Ching di Pasifik Selatan di mana yang bersangkutan singgah di Hawaii, lihat VOA Indonesia, “Tiba di Hawaii, Presiden Taiwan mulai kunjungan ke Pasifik Selatan,” 1 Desember 2024, dapat diunduh secara daring pada https://www.voaindonesia.com/a/tiba-di-hawaii-presiden-taiwan-mulai-kunjungan-ke-pasifik-selatan/7882945.html (diakses pada 20 Agustus 2025).
[2] Faisal Basri memproyeksikan kontribusi ekonomi Asia pada 2050 bisa mencapai 50% dan Indonesia menempati urutan nomor empat peringkat perekonomian dunia pada tahun tersebut. Selengkapnya, dapat disimak dalam podcast berikut: David Eka Issetiabudi, host, “Dedollarisasi, tanda-tanda Amerika harus keluar dari zona nyaman? Ft. Faisal Basri,” Broad Cash (podcast), 7 Juni 2023, dapat diunduh secara daring pada https://youtu.be/dG0ECSOAG4Y?si=Lqois7N17yd1sosN (diakses pada 20 Agustus 2025).
[3] Penjelasan singkat tentang PDB dan PPP, lihat: https://www.investopedia.com/updates/purchasing-power-parity-ppp/
[4] Statistics Times, “Comparing United States and China by economy,” 16 Juli 2025, dapat diunduh secara daring pada https://statisticstimes.com/economy/united-states-vs-china-economy.php (diakses pada 20 Agustus 2025).
[5] Misalnya, dalam Kristen Welker, et. al., “Xi warned Biden during summit that Beijing will reunify Taiwan with China,” NBC News, 20 Desember 2023, dapat diunduh secara daring pada https://www.nbcnews.com/news/china/xi-warned-biden-summit-beijing-will-reunify-taiwan-china-rcna130087 (diakses pada 20 Agustus 2025).
[6] Lihat, Matthew Lee, “US approves new $500M arms sale to Taiwan as tension from China intensifies,” Associated Press, 24 Agustus 2023, dapat diunduh secara daring pada https://apnews.com/article/us-taiwan-china-invasion-threat-weapons-sales-military-fb9959dff57d5ac8fd2f8400316185b5?utm_source=copy&utm_medium=share (diakses pada 20 Agustus 2025).
[7] Asianometry, “TSMC: Taiwan’s most valuable company and Apple’s crucial strategic partner,” YouTube, 26 Desember 2017, dapat diunduh secara daring pada https://youtu.be/loiltpe6q-s?si=dhqu6_0sAJfUcK5T (diakses pada 20 Agustus 2025).
[8] Kiprah signifikan Taiwan pada industri chip semikonduktor dapat dibaca selengkapnya dalam Yvette To, “Semiconductor tensions chip away at cross-Strait relations,” East Asia Forum, 28 Oktober 2022, dapat diunduh secara daring pada https://eastasiaforum.org/2022/10/28/semiconductor-tensions-chip-away-at-cross-strait-relations/ (diakses pada 20 Agustus 2025).
[9] Presentasi Ratih Kabinawa dalam Forum Sinologi Indonesia, “Ketegangan Selat Taiwan: reaksi Asia Tenggara dan dampak bagi Indonesia,” YouTube, 5 Agustus 2024, dapat diunduh secara daring pada https://www.youtube.com/live/YqWd1BZlp40?si=47HRJAe0wV6_k-3o (diakses pada 20 Agustus 2025).
[10] Lihat, NBC News, “China warns against Speaker Pelosi’s visit to Taiwan,” YouTube, 2 Agustus 2022, dapat diunduh secara daring pada https://youtu.be/_7HwO2xkSd4?si=RmNVE4ECs7ZdOvVQ (diakses pada 20 Agustus 2025).
[11] Lihat, Inas Rifqia Lainufar, “Taiwan ajak China berdialog demi perdamaian kawasan,” Kompas, 20 Mei 2025, dapat diunduh secara daring pada https://www.kompas.com/global/read/2025/05/20/123821970/taiwan-ajak-china-berdialog-demi-perdamaian-kawasan (diakses pada 20 Agustus 2025).
[12] Lihat Johanes Herlijanto dan Ratih Kabinawa, “Escalating tension in the Taiwan Strait: the impact and responses from Southeast Asia,” Forum Sinologi Indonesia, 2 September 2024, dapat diunduh secara daring pada https://www.forumsinologi.id/opinion/escalating-tensions-in-the-taiwan-strait-the-impact-and-responses-from-southeast-asia (diakses pada 21 Agustus 2025).
[13] Risbiani Fardaniah, “Panasonic Indonesia perluas ekspor mesin cuci hingga Taiwan,” ANTARA, 20 September 2019, dapat diunduh secara daring pada https://www.antaranews.com/berita/1072602/panasonic-indonesia-perluas-ekspor-mesin-cuci-hingga-taiwan (diakses pada 21 Agustus 2025).
Tulisan ini murni merupakan pandangan penulis dan tidak mewakili pandangan resmi Forum Sinologi Indonesia.
Leave a Reply