China dan Malaysia: Kawan atau Lawan?
Pada 19-22 September 2024, Sultan Ibrahim Iskandar, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara Malaysia, melakukan lawatan resmi ke Beijing untuk bertemu koleganya, Presiden Xi Jinping. Lawatan tersebut sekaligus memperingati Tahun Emas atau 50 Tahun Hubungan Diplomatik China-Malaysia. Pada tahun 1974, Malaysia menjadi negara pertama dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN) yang membuka hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China (RRC).[1] Dideklarasikan tahun 1967, ASEAN saat itu hanya beranggotakan lima negara: Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sejak pembukaan hubungan diplomatik, Malaysia dan China menjalin kerja sama dalam berbagai bidang hingga mencapai tingkat Kemitraan Komprehensif Strategis pada 2013. Apakah peringatan Tahun Emas ini menandakan bahwa China telah menjadi kawan sejati Malaysia? Pertanyaan ini menarik dan penting untuk diajukan, mengingat hubungan keduanya yang semakin dekat. Sebagai catatan, pada bulan April 2025, Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan balasan ke Malaysia, di mana ia menjumpai Yang di-Pertuan Agong Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar.
Di saat yang bersamaan, lawatan Sultan Ibrahim Iskandar pada 2024 lalu memperkuat sikap Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, yang ingin Malaysia bersikap netral dalam persaingan antara China dan Amerika Serikat (AS) yang bersifat multidimensional. Bagi Malaysia, AS tampak ingin membendung (contain) kebangkitan China sebagai negara adidaya baru. Ketika berkunjung ke Australia pada bulan Maret 2024, Anwar memperingatkan bahwa upaya untuk membendung kebangkitan Beijing, baik secara militer, ekonomi, maupun teknologi hanya akan menuai permusuhan belaka.[2] Peringatan Anwar ini tentu ditujukan kepada pihak Barat, khususnya AS, yang kerap mendesak Malaysia agar bersikap lebih kritis dan tegas terhadap provokasi China, seperti tindak kekerasan Beijing untuk menguasai sebagian besar wilayah Laut China Selatan sebagai miliknya.
Politik Tak Memihak
Terdapat pandangan bahwa Malaysia ingin menjalin hubungan ‘sama jarak’ (equidistant) baik dengan China maupun AS. Bulan Februari 2024, PM Anwar menyatakan ingin menjalin “hubungan baik yang stabil dengan AS [sementara] memandang China sebagai mitra penting.”[3] Artinya, Malaysia tak mau memihak China ataupun AS, namun berupaya menjalin kerja sama dengan keduanya secara pragmatis.[4] Melalui hubungan equidistant ini, Anwar berharap bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya dari kedua negara adidaya ini bagi Malaysia. Bahkan, PM Anwar memasukkan Malaysia dalam kelompok BRICS, yaitu kelompok negara-negara yang bangkit atau memiliki potensi muncul sebagai negara adidaya baru.
Kenyataannya, Malaysia terlihat lebih berupaya menjaga hubungannya dengan China. Bila dibandingkan dengan kritik Malaysia atas kebijakan AS di Timur Tengah, Malaysia cenderung bersikap lebih lunak terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) China terhadap kelompok Muslim Uyghur di Xinjiang. Begitu pula dengan persoalan Laut China Selatan. Meski bersengketa dengan China soal batas dan wilayah perbatasan laut, Malaysia menolak meniru pendekatan Filipina yang kapal aparatnya kerap bersitegang dengan Beijing. Ketika mengunjungi Australia pada bulan Maret 2024, PM Anwar menolak mengamini pernyataan tuan rumah PM Anthony Albanese yang kritis terhadap Beijing. Anwar mengakui bahwa “meskipun kami tetap merupakan teman penting bagi AS, Eropa dan Australia, mereka tidak boleh mengecualikan kami dari sikap bersahabat terhadap salah satu tetangga-tetangga penting kami, khususnya China.”[5] Ia menambahkan: “Jika mereka punya masalah dengan China, mereka tidak boleh memaksa kami. Kami tidak punya masalah dengan China.”
Mitra Dagang dan Investasi
Penolakan PM Anwar untuk turut mengkritisi China mungkin terkait hubungan ekonomi Beijing—Putrajaya yang makin erat dan kuat. Dalam lima belas tahun terakhir, Beijing adalah mitra dagang terbesar Malaysia, dengan nilai sebesar 98,90 milyar dolar AS atau 17,1 % dari seluruh total perdagangan Malaysia.[6] Bagi Beijing, Malaysia adalah mitra dagang kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Vietnam.[7] Di bawah PM Anwar, Malaysia sepakat untuk menerima investasi Beijing dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) yang sempat dibatalkan oleh PM sebelumnya, Mahathir Muhammad, dengan alasan proyek BRI tersangkut skandal megakorupsi 1 MDB oleh PM Najib Razak.[8] Anwar berpandangan sebaliknya sehingga menerima kembali BRI. Pada tahun 2023, ia berhasil menarik investasi China sebesar 38 milyar dolar AS di bidang infrastruktur, energi terbarukan, telekomunikasi, dan pariwisata.
Salah satu fokus investasi tersebut adalah proyek kereta api. Di antaranya adalah kereta cepat penumpang Kuala Lumpur—Singapura senilai 358 trilliun Rupiah. Meski sempat dibatalkan Mahathir akibat biaya tinggi, PM Anwar menyetujui proyek ini asal tidak menggunakan dana pajak.[9] Bila jadi dibangun, kereta cepat akan mempersingkat waktu perjalanan yang sebelumnya lebih dari 4 jam dengan mobil menjadi 90 menit. Di samping itu, Beijing juga tertarik mendanai Jalur Kereta Pantai Timur (East Coast Rail Link atau ECRL) sepanjang 665 km antara Kota Bharu di utara dengan Kuantan yang kemudian berbelok ke Barat menuju kota Port Klang.[10] ECRL akan menghubungkan Malaysia dengan jalur internasional kereta barang seperti China-Laos dan China-Thailand. Melalui proyek ini, China akan makin terhubung dengan ASEAN dalam Koridor Baru Laut-Darat Internasional (New International Land-Sea Trade Corridor) sesuai dengan semangat konektivitas negara-negara ASEAN.
Kawan atau Lawan?
Walau hubungan dagang dan investasi dengan China menguat, Malaysia memiliki sengketa wilayah dan batas laut dengan China di Laut China Selatan. Di Parlemen Malaysia tanggal 4 April 2023, PM Anwar menyatakan bahwa perusahaan minyak dan gas (migas) milik pemerintah Malaysia, PETRONAS, akan “terus cari gali [pengeboran] di kawasan” Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia meski menuai protes Beijing.[11] Anwar mengakui telah “sebut sendiri kepada Perdana Menteri Li Qiang dan juga Presiden Xi Jinping bahawa Malaysia menganggap ini kawasan daerah Malaysia.” Namun demikian, Anwar berkomitmen “meneruskan rundingan” untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan China sesuai “pendirian ASEAN”.
Upaya Malaysia untuk mempertahankan suasana damai dengan China di atas bisa saja dikaitkan dengan perimbangan kekuatan antara kedua negara yang belum berpihak pada Malaysia. Apalagi, meski menjadi salah satu negara anggota Pengaturan Pertahanan Lima Negara (Five Power Defence Arrangement atau FPDA) yang berdiri tahun 1971 bersama Australia, Inggris, Selandia Baru dan Singapura, sulit bagi Malaysia untuk mengandalkan dukungan pertahanan dari negara-negara tersebut bila terjadi konflik dengan China. FPDA adalah kerja sama pertahanan untuk menjalin keterpaduan militer antaranggotanya melalui latihan bersama sehingga kerap disalahartikan sebagai sebuah persekutuan atau aliansi. Menurut Peter Ho, mantan pejabat senior Kementerian Pertahanan Singapura, FPDA tidaklah mengikat layaknya perjanjian atau traktat, melainkan hanya “kerangka musyawarah yang longgar” (loose consultative framework) antara kelima negara anggotanya.[12] Kelonggaran FPDA ini tidak sepenuhnya menjamin Malaysia berada di bawah perlindungan langsung negara-negara anggota lainnya, terutama Inggris. Bahkan, pada 17 Juni 2015, Kementerian Pertahanan Inggris melalui perwakilannya, Sir Julian Brazier, membantah bahwa FPDA mencakup perlindungan wilayah ZEE Malaysia.[13]
Artinya, Putrajaya tidak atau belum mendapat dukungan pasti FPDA apabila sengketa dengan China di ZEE Malaysia, termasuk wilayah pengeboran PETRONAS, berujung pada konflik bersenjata. Tentunya, keadaan ini menimbulkan keraguan bagi Putrajaya ketika berhadapan dengan kekuatan aparat China yang relatif lebih banyak, lebih besar, dan lebih kuat. Mau tidak mau, Anwar harus memastikan agar China tidak punya alasan menggunakan kekuatan ini untuk semakin merugikan kepentingan Malaysia.
Sebagai contoh, Malaysia bersama Indonesia merasa keberatan atas pembentukan kemitraan keamanan AUKUS antara Australia, Inggris dan AS. Di Parlemen, Anwar merasa khawatir AUKUS dapat “dianggap provokatif” sehingga “akan menyebabkan negara China meningkatkan kegiatan mereka di rantau.”[14] Dalam pandangan Anwar, China bisa saja menjadikan AUKUS sebagai dalih untuk lebih sering melanggar wilayah dan batas laut bahkan udara Malaysia, termasuk ZEE.[15] Padahal, dukungan negara-negara FPDA yang juga anggota AUKUS, yakni Inggris dan Australia, terhadap hak dan kepentingan Malaysia di Laut China Selatan masih belum pasti.
Oleh sebab itu, Malaysia justru mengutamakan dialog dan kerja sama untuk melunakkan sikap dan pandangan Beijing. Malaysia bahkan berupaya memperluas kemitraan dengan China tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga pertahanan dan keamanan. Sejak 2014, China dan Malaysia menjalin latihan militer bersama berjuluk Aman Youyi (Perdamaian dan Persahabatan) dengan fokus kontra-terorisme, penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Meski dimulai sebagai latihan bilateral, kini latihan tersebut berskala multilateral melalui keterlibatan Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam pada latihan tahun 2023 yang lalu.[16]
Melaluidiplomasi pertahanan seperti Aman Youyi, Malaysia ingin memastikan Beijing bukanlah lawan, tetapi kawan bagi Malaysia. Meski demikian, China bukanlah kawan Malaysia satu-satunya. Upaya Anwar menjaga hubungan equidistant dengan semua negara diimbangi oleh kedekatan Malaysia dengan AS dan sekutunya, termasuk Inggris dan Australia sebagai anggota FPDA. Kedekatan ini sepatutnya tidak dimaknai sebagai pembentukan koalisi apalagi aliansi, melainkan sekedar sikap jaga aman jikalau upaya Malaysia untuk membujuk China menemui jalan buntu.
Masalahnya, apa yang akan Putrajaya lakukan bila provokasi Beijing justru makin sering terjadi di Laut China Selatan sementara upaya FPDA dirasa masih belum menciptakan daya gentar (deterrence)? Pertanyaan ini tampaknya belum bisa dijawab melalui pendekatan equidistant tersebut. Besar kemungkinan, Malaysia akan merapatkan diri dengan negara-negara ASEAN lainnya yang bersengketa dengan China, seperti antara Filipina dan Vietnam, secara diplomatik atau bahkan militer, sembari memperkuat kerja sama militer dengan AS.[17] Bila hal di atas terjadi, dapat ditafsirkan bahwa China telah berkembang menjadi lawan atau sumber ancaman bagi Malaysia.
Ristian Atriandi Supriyanto, dosen Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, dan peneliti mitra (research fellow) Forum Sinologi Indonesia.
[1] Sebelum ASEAN terbentuk, Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan RRC pada tahun 1950, namun hubungan tersebut mengalami pembekuan pada 1967, menyusul ketegangan antara kedua negara pasca peristiwa 1965.
[2] Lewis Jackson, “Trying to contain China will only fuel its grievances, says Malaysian PM,” https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trying-contain-china-will-only-fuel-its-grievances-says-malaysian-pm-2024-03-07/
[3] Mercedes Ruehl, “Malaysia’s prime minister decries ‘China-phobia’ among US and western allies,” https://www.ft.com/content/929541ce-32fc-4f5f-9b9e-714b62f6e712
[4] Kuik Cheng-Chwee, “Explaining Hedging: The Case of Malaysian Equidistance,” Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic
Affairs, Volume 46, Number 1, April 2024, pp. 43-76 (Article), dapat diunduh secara daring pada https://muse.jhu.edu/article/925575
[5] Khairisa Ferida, “Anwar Ibrahim menolak tekanan Barat: Malaysia tidak punya masalah dengan China,” https://www.liputan6.com/global/read/5542323/anwar-ibrahim-menolak-tekanan-barat-malaysia-tidak-punya-masalah-dengan-china?page=3
[6] “State Visit by His Majesty Sultan Ibrahim Iskandar, King of Malaysia, to the People’s Republic of China,” pernyataan pers dari Kementerian Luar Negeri Malaysia. Dapat diundung secara daring pada https://www.kln.gov.my/web/guest/-/state-visit-by-his-majesty-sultan-ibrahim-king-of-malaysia-to-the-people-s-republic-of-china-19-22-september-2024
[7] “Malaysian king Sultan Ibrahim to make state visit to China, eyes infrastructure support,” https://www.channelnewsasia.com/asia/malaysia-king-sultan-ibrahim-state-visit-china-xi-jinping-4615341
[8] Charlie Campbell, “What Does Anwar Ibrahim Stand for? Malaysia’s PM on His Balancing Act at Home and Abroad,” https://time.com/7022591/anwar-ibrahim-malaysia-prime-minister-interview-profile-balancing-act/
[9] Niluksi Koswanage, “Malaysia incar investasi China untuk proyek kereta cepat,” https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/49507/malaysia-incar-investasi-china-untuk-proyek-kereta-cepat/2
[10] Gao Jingyan, “China ready to work with Malaysia to make ECRL a road to prosperity, happiness — Chinese premier,” https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/0FAJR65R.html
[11] Penyata Rasmi Parlimen Dewan Rakyat, “Parlimen Kelima Belas Penggal Kedua Mesyuarat Pertama,” Selasa, 4 April 2023, hlm. 4—5. Naskah tersedia dalam tautan https://www.parlimen.gov.my/hansard-dewan-rakyat.html?uweb=dr&lang=bm&arkib=yes.
[12] Peter Ho, “FPDA at 40: Still Effective and Relevant.” Tersedia secara daring pada https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/cens/1651-fpda-at-40-still-effective-an/
[13] https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2015-06-11/2257#
[14] Penyata Rasmi Parlimen Dewan Rakyat, 4 April 2023, hlm. 4.
[15] “TUDM pintas 16 pesawat tentera China ‘ceroboh’ ruang udara Malaysia,” https://www.malaysiakini.com/news/577148
[16] “China gelar latihan militer gabungan bersama 5 negara ASEAN bulan ini,” https://www.antaranews.com/berita/3820542/china-gelar-latihan-militer-gabungan-bersama-5-negara-asean-bulan-ini
[17] “Philippines, Vietnam boost military ties amid South China Sea tensions,” https://www.channelnewsasia.com/asia/philippines-vietnam-military-ties-south-china-sea-tensions-4577791
Leave a Reply