Pada 19 Desember 2025, Baize Institute of Strategic Studies (BISS) dari Southwest University of Political Science and Law (SWUPL), China, mengadakan Simposium Ke-4 tentang Tata Kelola Keamanan Global (Global Security Governance). Bertempat di kota Chongqing, tema simposium ini mengusung perpaduan dua konsep utama Presiden Xi Jinping: Prakarsa Keamanan Global (Global Security Initiative/GSI) dan Prakarsa Tata Kelola Global (Global Governance Initiative/GGI). Selain dua konsep ini, China juga telah menawarkan dua konsep terkait lainnya, yaitu Prakarsa Pembangunan Global (Global Development Initiative/GDI) dan Prakarsa Perabadan Global (Global Civilization Initiative/GCI). Pertanyaannya, mengapa dan bagaimana konsep-konsep ini penting dalam kebijakan luar negeri China terhadap Asia Tenggara?
Simposium SWUPL menjadi ajang China untuk menawarkan perpaduan dua konsep di atas sebagai tandingan terhadap konsep-konsep dari Barat. Pertama, simposium keempat ini memiliki jumlah pembicara asing terbesar dari simposium SWUPL sebelumnya. Jumlah hadirin dalam simposium ini mencapai sekitar 100 orang, terdiri atas panitia, pembicara, dan peserta. Pembicara asing yang dihadirkan (yang tidak menetap di China) berjumlah tujuh orang, termasuk penulis sendiri. Enam di antaranya berasal dari Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta satu pembicara dari India. Dari negara asal pembicara ini, SWUPL tampak memberi prioritas bagi negara dan kawasan tetangga China.
Bagi Beijing, Asia Tenggara dan Asia Selatan–terutama India–merupakan sasaran utama keempat konsep tersebut, apalagi dalam tata kelola keamanan global. Penerimaan konsep ini di tingkat global layaknya dimulai dari wilayah-wilayah terdekatnya dahulu. Pada dasarnya, GSI bertumpu pada pengakuan kedaulatan absolut atau mutlak yang menolak campur tangan asing dalam urusan dalam negeri suatu negara. “Urusan dalam negeri mereka tidak boleh dicampuri oleh pihak luar,” tulis pemerintah China pada Februari 2023, “kedaulatan dan martabat mereka harus dihormati, dan hak mereka untuk secara mandiri memilih sistem sosial dan jalur pembangunan harus dijunjung tinggi.”1
Jika diterapkan secara konsekuen, konsep ini amat menguntungkan Beijing. Ketika semua negara mengakui konsep kedaulatan mutlak, maka kuasa politik Partai Komunis China (PKC) akan langgeng dan narasi Presiden Xi Jinping tentang “Impian China” lebih mudah dicapai, termasuk soal “penyatuan kembali” Taiwan ke China Daratan. Apapun langkah yang PKC ambil untuk menyatukan kembali Taiwan–termasuk dengan jalan kekerasan–merupakan keputusan Beijing yang tidak bisa dan tidak boleh diganggu gugat, apalagi oleh negara yang telah lebih dulu menerapkan “Kebijakan China Tunggal” (One China policy). Pada 29 Desember 2025, misalnya, China menggelar latihan besar-besaran dekat Taiwan sehingga menuai protes sebagian negara, termasuk Australia, Jepang, dan Uni Eropa. Menariknya, protes mereka justru tampak lebih kritis daripada Amerika Serikat (AS) sendiri.2 Menanggapi protes ini, Pemerintah China malah menuduh mereka “melontarkan kritikan yang tidak bertanggung jawab terhadap langkah China…untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya, memutarbalikkan fakta dan mencampuradukkan yang benar dan salah, yang benar-benar munafik.”3
Mungkin saja Beijing berharap kritik dan protes terhadap latihan tersebut sama sekali tidak terlontar dari negara-negara lain, sebagaimana yang dilakukan mereka di Asia Tenggara. Kritik dan protes negara lain terhadap kebijakan Beijing tentang Taiwan dianggap China sebagai campur tangan urusan dalam negerinya. Pertanyaannya, apakah Asia Tenggara siap pula menerima latihan serupa yang China lakukan atas nama “kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya” seperti di Laut China Selatan? Apakah dengan mengambil “Kebijakan China Tunggal” maka negara-negara tersebut lantas membeda-bedakan kasus Taiwan dengan wilayah lainnya yang China akui sebagai “kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya”? Sikap selektif bahkan pasif semacam ini bisa saja menguatkan kepercayaan diri Beijing untuk bertindak serupa di wilayah lain sebagaimana yang ia lakukan terhadap Taiwan.
Bagaimana Beijing memastikan sikap pasif-selektif di antara negara-negara Asia Tenggara terlihat dalam sasaran kedua, simposium tersebut melalui tema kegiatannya. Simposium ini mengusung tiga tema utama, antara lain: dukungan terhadap demokratisasi dan penegakan hukum dalam hubungan internasional; konsultasi atau musyawarah ekstensif, kontribusi bersama, dan manfaat bersama dalam tata kelola global; serta ragam praktik Tata Kelola Keamanan Global di tingkat regional, seperti Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pandangan China paling mengemuka pada dua tema pertama yang menjadi perhatian tulisan ini.
Tema pertama membahas perubahan tatanan dunia menuju multipolaritas di mana Amerika Serikat bukan lagi negara adikuasa (superpower) namun hanya menjadi satu dari sekian banyak negara adidaya (great powers). Artinya, China memiliki pengaruh yang lebih kuat dan luas dalam menentukan tata kelola keamanan keamanan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Misalnya, salah satu pembicara China dari SWUPL menilai Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy/NSS) AS di bawah Presiden Donald Trump menunjukkan Doktrin Monroe “gaya baru” atau Neo-Monroe,4 yang merujuk pada prioritas AS yang lebih besar pada Benua Amerika. Melalui penilaian di atas, sang pembicara China tampaknya ingin mengingatkan Asia Tenggara untuk tidak lagi memprioritaskan jejaring kerja sama pertahanan dan keamanan dengan AS beserta sekutunya, seperti dalam latihan militer bersama. Sebaliknya, sang pembicara seolah menekankan perlunya negara-negara Asia Tenggara untuk menjalin ikatan pertahanan dan keamanan yang lebih kuat dan erat dengan China.
Tema kedua menjelaskan beragam praktik Tata Kelola Keamanan Global ditinjau dari konsep konsultasi ekstensif atau luas, kontribusi bersama dan manfaat bersama. Konsep ini berakar dari GGI untuk memberantas apa yang oleh China dianggap sebagai praktik kebijakan sepihak atau unilateral yang menurut mereka kerap AS lakukan, seperti pemberlakukan tarif oleh Presiden Trump, yang dipandang oleh China sebagai semena-mena dan memicu perang dagang. “Multilateralisme adalah konsep inti dari sistem internasional dan tatanan internasional yang ada,” tulis naskah GGI yang terbit pada 1 September 2025.5 “Praktik unilateralisme harus ditolak” dan segala “pengaturan yang diskriminatif dan ekslusif harus dihindari,” tambahnya.
Dalam kasus perang dagang, misalnya, China berkeinginan agar negara-negara Asia Tenggara tidak mengorbankan kepentingan China demi memenuhi keinginan Presiden Trump. Pada April 2025, Kementerian Perdagangan China bahkan memperingatkan bahwa “China dengan tegas menentang kesepakatan apa pun yang dicapai dengan mengobarkan kepentingan China.”6 “Jika situasi seperti itu terjadi”, ujarnya, “China tidak akan pernah menerimanya dan akan dengan tegas mengambil tindakan balasan timbal balik.”
Sasaran ketiga dari simposium ini terkait dengan kota tuan rumahnya. Melalui jamuan dan ramah tamah yang amat berkesan bagi pembicara dan peserta, tampak usaha keras panitia untuk menampilkan simposium ini sebagai ciri khas baru dalam daya tarik kota Chongqing. Sebagai salah satu kota terbesar di China yang berpenduduk sekitar 32 juta orang, Chongqing berpotensi kuat menjadi saluran Beijing untuk mengenalkan berbagai konsep politiknya, termasuk tata kelola keamanan global. Apalagi, wilayah Chongqing juga berdekatan dengan kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan di mana China berupaya menanamkan pengaruh yang kuat.
Ketika menutup simposium ini, Presiden BISS Prof. Ma Fang menyampaikan harapan untuk menambah jumlah pembicara asing pada simposium berikutnya sembari mempererat hubungan antar cendekia dan pelajar China dengan negara-negara lain, khususnya yang berasal dari dua kawasan tersebut. Mengutip paparan salah satu pembicara Thailand, ia menyadari bahwa beberapa pihak di dua kawasan tersebut masih menaruh “krisis kepercayaan” (trust deficit) yang meragukan ketulusan niat China. Pertanyaannya, sejauh mana China juga menyadari bahwa ketulusan ini hanya bisa dibuktikan dengan tindakan nyata, dan bukan sekedar melalui percakapan dan pertemuan layaknya simposium ini?
Ristian Atriandi Supriyanto, Peneliti Mitra Forum Sinologi Indonesia dan Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia
1. Kedutaan Besar Republik Rakyat China untuk Republik Indonesia, “Makalah Konsep Inisiatif Keamanan Global (Global Security Initiative),” 24 Februari 2024, tersedia daring https://id.china-embassy.gov.cn/indo/sgyw/202305/t20230508_11072975.htm. (diakses 22 Januari 2026).
2. Novi Christiastuti, “China Gelar Latihan Perang di Sekitar Taiwan, Trump Bilang Gini,” Detik, 30 Desember 2025, tersedia daring https://news.detik.com/internasional/d-8284427/china-gelar-latihan-perang-di-sekitar-taiwan-trump-bilang-gini?page=2. (diakses 22 Januari 2026).
3. Tim detikcom, “China bilang ‘Munafik’ Buntut Latihan Perang Sekitar Taiwan Dikritik,” Detik, 1 Januari 2026, tersedia daring https://news.detik.com/internasional/d-8287152/china-bilang-munafik-buntut-latihan-perang-sekitar-taiwan-dikritik?page=2. (diakses 22 Januari 2026).
4. Gedung Putih Amerika Serikat, National Security Strategy of the United States of America, Washington D.C., November 2025, hlm. 15.
5. Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China, “Concept Paper on the Global Governance Initiative,”1 September 2025, tersedia daring https://www.fmprc.gov.cn/eng/xw/wjbxw/202509/t20250901_11699912.html. (diakses 22 Januari 2026).
6. Kementerian Perdagangan Republik Rakyat China, “商务部新闻发言人就美国以关税手段胁迫其他国家限制对华经贸合作事答记者问 (Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan menjawab pertanyaan wartawan mengenai penggunaan tarif oleh AS untuk memaksa negara lain membatasi perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan China),” 21 April 2025, tersedia daring https://www.mofcom.gov.cn/syxwfb/art/2025/art_026871449807427085c6bfcf7f495c32.html. (diakses 22 Januari 2026).
Leave a Reply