Pada Rabu, 26 Februari 2025, bertempat di Millennium Hotel Sirih Jakarta, Forum Sinologi Indonesia (FSI) berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) dan Indonesian Maritime Security Initiative (Indomasive), mengadakan seminar bertajuk “Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia–China.” Seminar ini menghadirkan pembicara: Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H., Dosen Program Studi Keamanan Maritim (Prodi KM), Unhan RI, dan Curie Maharani, Ph.D., Direktur Eksekutif Indo–Pacific Strategic Intelligence Indonesia (ISI). Seminar ini dimoderatori oleh Direktur Penelitian ISI Indonesia Aisha Rasyidila Kusumasomantri, M.Sc, dan dibuka oleh Ketua Prodi KM Unhan RI Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso., S.IP., M.AP., CIQaR, yang mewakili Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI Mayor Jenderal TNI Dr. Rachmat Setiawibawa, S.I.P., M.M., M.Tr (Han).
Seminar dimulai dengan pemaparan dari Dr. Dave Laksono yang membahas kerja sama strategis Indonesia–China dalam berbagai bidang, antara lain bidang investasi yang semakin meningkat, bidang infrastruktur: misalnya, proyek Whoosh serta IKN, hingga kerja sama dalam bidang perdagangan, kesehatan, diplomasi, geopolitik, serta sosial dan budaya.
Menurut Dave, kerja sama bidang pertahanan adalah aspek paling lemah dalam hubungan bilateral Indonesia dan China. Dalam pembahasannya, Dave menjelaskan bahwa dalam kurun 2003–2022, Indonesia dan China melaksanakan latihan bersama (joint training exercise) hanya 4 kali. Sementara itu, dengan militer Amerika Serikat (AS), Indonesia sudah lebih dari 100 kali melaksanakan latihan bersama. Selain itu, dari 1967–2024, personel militer Indonesia yang dikirim untuk berlatih ke China hanya sekitar 100-an orang. Sementara itu, dalam dua dekade terakhir, sebanyak 7.300 personel militer indonesia telah dikirim ke berbagai pangkalan militer di AS. Menurutnya, Indonesia sering kali tarik ulur terkait bidang pertahanan dengan China.
Dave mendeteksi beberapa hambatan dalam hubungan bilateral bidang pertahanan Indonesia China, salah satunya terkait isu Laut China Selatan (LCS), di mana sikap tegas Indonesia terhadap tindakan konfrontatif China yang mengirimkan kapal ikan laut sebagai militia, telah meningkatkan ketegangan hubungan keduanya. Ketegangan itu ditengarai menyebabkan pemberhentian latihan militer bilateral Sharp Knife di tahun 2015.
Selain itu, Dave juga menjelaskan berbagai potensi risiko Indonesia dalam menjalin kerja sama bidang pertahanan dengan China, antara lain: (1) Ketegangan dengan negara lain, di mana hubungan dekat dengan China, mungkin menimbulkan kekhawatiran AS dan sekutunya; (2) China mungkin dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk mempengaruhi kebijakan Indonesia; (3) China mungkin mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada Indonesia melalui kerja sama ini; (4) Indonesia berisiko untuk bergantung dengan teknologi China yang dapat membatasi kemandirian Indonesia; dan (5) Kerja sama dengan China bisa mempengaruhi posisi Indonesia di LCS, yang bahkan mungkin dapat menimbulkan perselisihan dengan negara ASEAN yang merupakan negara penggugat (claimant state) dalam konflik LCS dengan China.
Dave menyimpulkan bahwa kerja sama pertahanan Indonesia–China masih terbatas, dan belum berkembang untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Ia melihat tantangan geopolitik menjadi persoalan utama, seperti ketegangan yang hadir di LCS, persaingan antara AS dan China, di mana hal ini dapat mempengaruhi arah dan keseimbangan hubungan pertahanan Indonesia–China.
Dave merekomendasikan berbagai strategi untuk menanggulangi reaksi negatif dalam peningkatan hubungan kerja sama Indonesia–China, yaitu: diplomasi aktif dengan AS dan sekutunya, transparansi kerja sama Indonesia–China, penekanan bahwa tidak ada hal yang multitafsir dalam kerja sama ini, diverifikasi kerja sama dan menjaga hubungan baik dengan seluruh mitra, hingga melakukan pendekatan multilateral, seperti melalui ASEAN, demi menegaskan komitmen kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia.
Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Curie Maharani. Menurut Curie, agak sulit bagi Indo Pasifik untuk menjadi pusat gravitasi (center of gravity), di mana kepentingan negara kekuatan menengah (middle power) saling berbenturan dan menyeret ke dalam situasi konflik yang tidak diinginkan.
Menurut pendapat Curie, Indonesia harus menjadi realis, dan harus bisa menyesuaikan diri, dengan menciptakan strategi pertahanan baru. Masih menurut Curie, strategi modernisasi militer Indonesia masih memiliki celah, salah satu yang paling mengancam adalah potensi kegagalan merespons konflik di kawasan, seperti di Selat Taiwan, di mana banyak sekali warga negara Indonesia di sana. Dalam merespons ini, Indonesia tidak hanya butuh kapabilitas militer tapi juga perlu memanfaatkan diplomasi pertahanan. Ia berpendapat, tujuan diplomasi pertahanan dapat ditargetkan untuk confidence building measure, meningkatkan kapabilitas militer, serta kerja sama teknologi meskipun hingga saat ini, Indonesia belum pernah mendapatkan alih teknologi militer dari China.
Ia memberikan perspektif perbedaan karakter China yang mempengaruhi kepentingannya di kawasan. China sendiri tumbuh dengan lingkungan sekitarnya yang tidak damai ketika negara itu berkembang. Terdapat impresi bahwa China dihalang-halangi untuk melakukan ekspansi. China ingin mengubah situasi ini namun tidak ingin mengambil risiko eskalasi terbuka. Hal ini tercerminkan dari langkah yang diambil China dengan mengirimkan aktor non-negara untuk melakukan operasi dalam menguasai medan pertempuran, seperti mengirimkan kapal ikan China sebagai paramiliter (militia). Seiring dengan meningkatnya kapabilitas militer China, intensi juga dapat berubah, seperti menjadi lebih agresif dari sebelumnya. Curie merekomendasikan beberapa tindakan yang dapat dilakukan Indonesia, yaitu menggunakan China sebagai alternatif pembelian alutsista tanpa ikatan politik, hingga diversifikasi partner dan mendorong China untuk memberikan alih teknologi ke Indonesia.
Selanjutnya, pemaparan terakhir dibawakan oleh Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto. Menurut Surya, kepentingan nasional Indonesia adalah yang paling utama. Kepentingan nasional Indonesia sendiri terganggu dengan kehadiran klaim “9 garis putus-putus” (nine dash line) China. Meskipun Indonesia bukanlah negara penggugat (claimant state) dalam konflik dengan China di LCS, tetapi Indonesia punya kepentingan yang tidak dapat diganggu gugat. Menurut pengalaman Surya yang pernah terjun langsung di perairan yang dipersengketakan, Indonesia hampir setiap hari diganggu oleh kehadiran kapal-kapal China di Laut Natuna Utara, di mana operasi militer tersebut tidak diekspos oleh media.
Menurutnya, kerja sama dapat dilanjutkan antara Indonesia dan China, namun hak berdaulat dan kedaulatan Indonesia tidak dapat diganggu gugat. Untuk itu, perlu bagi Indonesia untuk selalu waspada. Menurutnya, terdapat beberapa risiko yang dapat dihadapi Indonesia terkait kerja samanya dengan China, antara lain ketergantungan ekonomi dengan china, keberadaan pernyataan bersama (joint statement) tentang LCS yang harus dicegah agar tidak menjadi mengikat secara hukum (legally binding), serta risiko lain, seperti ancaman kedaulatan, dan perlombaan senjata. Ia merekomendasikan agar Indonesia meningkatkan diplomasi pertahanan secara multilateral, dengan fokus untuk mengembangkan kemandirian ekonomi agar tidak bergantung dengan negara-negara lain, serta perlu lebih transparan dalam kerja sama pertahanan dengan China.
Pada penghujung seminar, dalam pernyataan penutupnya, Ketua FSI, yang juga Dosen Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Johanes Herlijanto menyampaikan pandangan bahwa Indonesia perlu mempelajari maksud China dalam menjalin hubungan pertahanan dengan Indonesia, di mana sangat mungkin Beijing berupaya menggunakan peningkatan kerja sama ini untuk membuat pihak militer Indonesia lebih lunak ketika China melakukan aksi sepihak, yaitu berusaha untuk menegakan klaim kewilayahan mereka di kawasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna,
Menurutnya, Beijing juga sangat mungkin berupaya dan berharap agar terjadi ketergantungan Indonesia terhadap alutsista dari China. Selain itu, patut pula untuk dipertimbangkan kemungkinan pihak-pihak lain, termasuk negara-negara Barat, memiliki kekhawatiran bahwa China berupaya memperoleh informasi lebih banyak tentang militer mereka melalui kerja sama China dengan Indonesia, mengingat Indonesia sudah lebih dahulu membangun kerja sama militer dan pertahanan yang intensif dengan Barat.
Menurut Johanes, kekhawatiran ini berpotensi memicu keengganan pihak-pihak di luar China untuk meningkatkan kerja sama militer mereka dengan Indonesia. Namun demikian, Indonesia justru bisa menggunakan kerja sama pertahanan Indonesia–China untuk kepentingan Indonesia. Misalnya, forum kerja sama pertahanan ini dapat digunakan untuk menyampaikan protes atau keberatan terhadap tindakan China yang sering bermanuver di Laut Natuna Utara. Indonesia bisa juga mensyaratkan agar China berhenti menimbulkan gangguan di Laut Natuna Utara bila China berminat melanjutkan atau meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia.
Leave a Reply